Perikanan dan Ketahanan Pangan di Kota Denpasar: Seberapa Dekat dengan Masyarakat?

Membahas perikanan dan ketahanan pangan, yang muncul dalam bayangan mungkin bukan langsung kepada kebijakan atau program pemerintahnya. Hal yang lebih menelisik justru pada sesuatu yang lebih sederhana dan esensinya pada kehidupan sehari-hari, seperti apakah harga ikan dan pangan yang terjangkau, bagaimana ikan dan pangan yang tersedia di pasar, bagaimana keamanan bahan ikan dan pangan yang dikonsumsi keluarga, hingga bagaimana kemampuan masyarakat memperoleh ikan dan pangan yang cukup dan berkualitas.

Kota Denpasar saat ini memiliki karakteristik yang menarik dalam konteks perikanan dan pangan. Sebagai wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tinggi, kebutuhan terhadap pangan tidak berhenti pada persoalan ketersediaan dan keamanan. Masyarakat juga membutuhkan pangan yang aman, bermutu, terjangkau, dan mudah diakses. Pada saat yang bersamaan, sektor perikanan memiliki posisi penting karena ikan merupakan salah satu sumber pangan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat sekaligus berkaitan dengan aktivitas ekonomi para pelaku usaha.

Hal ini diperkuat dengan kinerja sektor perikanan dan pangan di Kota Denpasar yang patut mendapat apresiasi. Pada tahun 2025, produksi perikanan di Kota Denpasar sukses menembus 2.263 ton dari target 2.255 ton. Begitu pula dengan realisasi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi berhasil mencapai angka 94,05%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 93,60%. serta Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan yang mencapai 96,23%. Dari disini diketahui bahwa perikanan dan pangan sudah memenuhi target, bahkan dirasa sudah cukup untuk menaungi masyarakat kota.

Dititik inilah keberadaan pemerintah sesungguhnya diuji, sebab keberhasilan itu sendiri tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak program dilaksanakan, tetapi juga oleh seberapa jauh manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Sehingga muncul sebuah pertanyaan: seberapa dekat sebenarnya kebijakan dan pelayanan pemerintah di bidang perikanan dan ketahanan pangan dengan masyarakat?

Dalam konteks perikanan, masyarakat tidak hanya membutuhkan ikan sebagai komoditas pangan. Di balik ikan terdapat rangkaian aktivitas yang melibatkan pembudidaya, pengolah, pelaku usaha, hingga konsumen. Pemerintah melalui memiliki ruang untuk hadir dalam berbagai tahapan tersebut, baik melalui pembinaan seperti, pelayanan, fasilitasi, pengawasan maupun penyediaan informasi. Program-program yang dijalankan diantarannya Kids Education untuk mengenalkan ikan kepada anak-anak, GEMARIKAN program untuk mengenalkan makanan ikan dan Kontes Walikota CUP Ikan Maskoki Bali sebagai pelestarian Ikan MasKoki Bali. Program tersebut merupakan salah satu program dari beberapa program yang tentunya berkolaburasi dengan stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pelayanan publik juga membantu untuk masyarakat untuk lebih dekat di sektor perikanan yaitu bantuan benih ikan yang terdiri dari 2 (jenis), untuk restoking dan budidaya. Restoking bermanfaat dalam stakeholder termasuk masyarakat untuk ekosistem air, memajukan perekonomian dan giat akan konsumsi ikan.

Hal serupa berlaku dalam ketahanan pangan. Ketahanan pangan bukan sekadar memastikan pangan tersedia. Pemerintah juga perlu memperhatikan bagaimana pangan tersebut dapat diperoleh masyarakat, bagaimana kestabilan pasokannya, bagaimana kualitas dan keamanannya, serta bagaimana masyarakat memahami pentingnya pangan yang aman dan bermutu. Pemantauan stok pasokan dan harga pangan, Paket B2SA (paket sayur, umbi, protein nabati, buah, jagung) untuk pencegahan stunting, Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kota Denpasar (beras 10 Ton) untuk kerawanan pangan kota, serta Uji Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk keamanan pangan adalah beberapa program Dinas yang sudah menyentuh masyarakat. Pelayanan publik yang disediakan adalah Bazzar Pangan untuk mengendalikan inflasi dan Aplikasi SIPAPA Online sebagai wadah untuk mengetahui harga pangan di Kota Denpasar.

Program dan pelayanan publik yang sebelumnya terasa abstrak menjadi lebih mudah dipahami dan dirasakan relevansinya, akibat adanya sebuah komunikasi yang dari pemerintah kepada stakeholder. Pemerintah perlu menjelaskan mengapa suatu program dilakukan, siapa yang dapat memanfaatkannya, bagaimana cara mengaksesnya, dan apa manfaat yang dapat diperoleh masyarakat. Hal tersebut kini semakin relevan ditengah perubahan cara masyarakat memperoleh informasi.

Masyarakat tidak hanya menunggu informasi dari kantor pemerintahan atau pertemuan tatap muka. Informasi dapat dicari melalui media sosial yang dapat diakses melalui Instagram @dpkp_denpasar dan youtube Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, situs web melalui https://www.perikanan.denpasarkota.go.id, maupun berbagai kanal digital lainnya seperti Satu Data Kota Denpasar yang juga memuat data perikanan dan pangan. Aplikasi SIPAPA Online atau Sistem Penyediaan Ketersediaan Pangan Online sebagai inovasi dengan menghadirkan informasi pangan secara yang edukatif, mudah dipahami, dan berbasis data.  

Era digital menuntut pemerintah untuk beradaptasi dalam menyampaikan informasi publik. Dengan demikian, kedekatan pemerintah tidak hanya berbicara mengenai hadir secara fisik, tetapi juga hadir dalam ruang informasi masyarakat. Pelayanan tidak lagi sekadar dipahami sebagai proses administratif antara masyarakat dan aparatur, tetapi sebagai hubungan yang lebih luas. Pemerintah menyediakan layanan, masyarakat memperoleh manfaat, dan keduanya dapat memberikan umpan balik untuk memperbaiki kebijakan.

Ukuran keberhasilan pemerintah seharusnya tidak berhenti pada berapa banyak kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi bergerak menuju pertanyaan yang lebih substantif: berapa banyak masyarakat yang mengetahui, mengakses, memanfaatkan, dan merasakan manfaat dari kegiatan tersebut?

Survey Kepuasan Masyarakat menjawab seberapa banyak masyarakat menyelami dan mendalami bagaimana program dan kebijakan pemerintah dijalankan dari sektor perikanan dan ketahanan pangan. Hasil menunjukkan pada semester 1 tahun 2026, Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar menyentuh angka 89,59%. Angka tersebut patut diapresiasi karena sudah termasuk pelayanan dengan kategori sangat baik. Namun yang menjadi pertanyaan adalah jumlah pengisian survey hanya 35 (tiga puluh lima) orang. Pendekatan kepada masyarakat atau stakeholder dalam pengisian kuisioner sebaiknya lebih ditingkatkan lagi, agar lebih mengetahui bagaimana pandangan stakeholder tentang program, kebijakan dan pelayanan publik yang sudah dijalankan.

Indeks tersebut sebagai pandangan bahwa kedekatan pemerintah dengan masyarakat bukanlah kondisi yang selesai dibangun dalam satu program, melainkan proses yang terus membutuhkan evaluasi. Pemerintah perlu mendengar masyarakat, membaca data, mengidentifikasi persoalan, memperbaiki layanan, dan mengomunikasikan hasilnya secara terbuka. Perikanan dan ketahanan pangan di Kota Denpasar dapat dilihat bukan hanya sebagai urusan sektoral, melainkan sebagai bagian dari upaya membangun kualitas kehidupan masyarakat perkotaan. Pemerintah memiliki peran untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak berhenti diatas kertas.

Maka, pertanyaan “seberapa dekat dengan masyarakat?” bukanlah pertanyaan untuk mencari siapa yang benar atau salah. Pertanyaan tersebut justru dapat menjadi cermin untuk melihat sejauh mana kebijakan perikanan dan ketahanan pangan telah bergerak dari program pemerintah menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat. Jika data, inovasi, pelayanan, dan komunikasi publik dapat berjalan beriringan, maka perikanan dan ketahanan pangan tidak lagi menjadi istilah yang hanya dikenal dalam dokumen pemerintahan, namun hadir dalam akses yang lebih mudah, informasi yang lebih jelas, serta pelayanan yang semakin responsif.

Penulis

Mutya Armika_ Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan  Kota Denpasar